DPR sepertinya ingin selamat dan cuci tangan, meski hanya pada tingkat retorika. Itulah intinya. Golkar maupun PKS, misalnya, tegas menyatakan bahwa apakah BBM naik ataukah tidak, itu "urusan pemerintah." Karena itu, jika BBM tetap dinaikkan, maka pemerintahlah yang bertanggung-jawab sepenuhnya. Begitu pula sikap PDI-P, meskipun partai ini lebih tegas menuntut, lewat demo segala, agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Jadi, bila harga BBM nanti tetap naik, maka kesalahan dan tanggungjawab sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Begitulah maunya orang Senayan.
Maka saya memprediksi, dalam rapat paripurna DPR Jum'at besok, secara formal tak akan ada keputusan dari Senayan tentang kenaikan BBM. Pihak DPR sepakat, yang akan diputuskan hanyalah tentang besaran subsidi di APBN-P 2012. Ada dua paket opsi untuk itu, yakni: opsi pertama (mengamini usulan yang diajukan pemerintah), adalah subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun; opsi kedua adalah subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun. Perbedaan kedua opsi terletak di besaran subsidi untuk BBM sebesar Rp 41 triliun. Opsi pertama disepakati Golkar, PKS dkk, sementara opsi kedua diajukan PDI-P dkk yang menginginkan subsidi BBM lebih besar Rp 41 triliun dari nilai subsidi yang diajukan pemerintah.
Namun, jika ditilik konsekuensi masing-masing opsi, jelas bahwa sikap Golkar maupun PKS seperti ambigu, karena dengan pilihan opsi itu, otomatis pemerintah harus menaikkan harga BBM. Di situlah letak "permainan politik" Golkar dan PKS. Mereka sama-sama ingin kelihatan memihak rakyat, tetapi sesungguhnya memihak pemerintah. Hanya saja, saya lihat PKS lebih cerdik dari Golkar, sehingga PKS masih punya alasan untuk tak dianggap memihak pemerintah sepenuhnya. Caranya, seperti kita tahu, PKS mengajukan lima opsi menyangkut kenaikan BBM tersebut ke pemerintah. Diiringi ancaman hendak keluar dari koalisi jika pemerintah menaikkan BBM, sikap PKS seakan-akan mengamini sikap PDI-P.
Begitulah politik. Wallahu a'lam.
